Program Mata Kuliah

Mekanisme penyusunan materi perkuliahan didasarkan pada kompetensi yang digariskan dalam kurikulum  mengacu pada RPKPS  (Rencana Program dan Kegiatan  Pembelajaran Semester).  Perkuliahan  dilakukan  berdasarkan  kurikulum  berbasis  kompetensi dengan  menyeimbangkan  aspek  practical skill  dan  soft skill.  Dalam  setiap  perkuliahan juga dilakukan internalisasi nilai-nilai keIslaman. Sebelum perkuliahan berlangsung  di  setiap  semester, dosen  pengampu  mata  kuliah  wajib mempresentasikan silabus yang disusunnya dalam rapat program studi yang khusus mengagendakan diskusi materi kuliah dan  silabus mata kuliah. Tim kendali mutu pembelajaran akan memonitor perangkat pembelajaran dosen. Perangkat pembelajaran meliputi silabus, RPKPS, soal, materi dan kelengkapannya. Penguatan materi perkuliahan direncanakan dan dituangkan dalam  RPKPS. Kelompok dosen bidang ilmu lebih diaktifkan untuk mengkaji isi materi kuliah, urutan materi, dan buku referensi pendukung mata kuliah tertentu. Kelompok bidang ilmu mengadakan pertemuan pada waktu yang ditentukan, biasanya pada awal memasuki pengajaran semester dan pertemuan yang dikoordinir oleh fakultas.

Struktur kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan sudah sesuai dengan standar kompetensi dan berorientasi ke masa depan.

 

Jenis Mata Kuliah

SKS

Keterangan

(1)

(2)

(3)

Mata Kuliah Wajib

137

Mata kuliah wajib terdiri dari mata kuliah kurikulum nasional dan kurikulum program studi yang termasuk mata kuliah dalam kategori kurikulum inti dan institusional. Kurikulum program studi merupakan hasil penjabaran visi, misi, tujuan, dan  kompetensi yang ingin dicapai. Termasuk mata kuliah KKP, Perencanaan Penelitian dan Skripsi
Mata Kuliah Pilihan

9

Mata kuliah pilihan disediakan untuk menegaskan gugus minat kajian (konsentrasi) pada program studi, yakni :

(a) Politik Lokal (Local Politics), :

  • Urban Politics,
  • Gender dan Politik,
  • Politik Anggaran,
  • Politik Lingkungan,
  • Politik Pertanahan
  • Politik Perburuhan,
  • Dinamika Politik Lokal

 (b) Tata Pemerintahan Daerah (Local Governance),:

  • Inovasi Pemerintahan Lokal,
  • Disaster Governance,
  • Conflict Governance,
  • Pemerintahan Komunitas,
  • Komunikasi Pemerintahan,
  • Pemberdayaan Masyarakat
  • Pembangunan Lokal Partisipatif

Mahasiswa minimal mengambil 3 mata kuliah (9 SKS) dari 14 mata kuliah tersebut.

Jumlah Total 146