Identitas

Profil Umum Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unismuh

cropped-Logo-Unismuh.png

Program Studi Ilmu Pemerintahan lahir sebagai respons dari lembaga pendidikan tinggi dalam lingkup persyarikatan Muhammadiyah atas tantangan desentralisasi dan otonomi daerah. Rezim otonomi daerah menuntut peran optimal pemerintah daerah dalam mengelola seluruh resources, tak terkecuali sumberdaya manusia. Program Studi Ilmu Pemerintahan, menjadi bagian integral dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar secara resmi berdiri sejak terbitnya izin penyelenggaraan program studi Ilmu Pemerintahan (S1) dengan nomor 3002/D/T/2005 tertanggal 31 Agustus 2005 oleh Ditjen Dikti Depdiknas. Dalam perkembangannya, legalisasi proses belajar-mengajar pada program studi Ilmu Pemerintahan kemudian semakin berkembang dan mendapat kepercayaan masyarakat dengan lahirnya perpanjangan ulang izin penyelenggaraan program studi Ilmu Pemerintahan jenjang program strata satu (S1), dengan nomor 3624/D/T/2008 tertanggal 29 Oktober 2008 dan semakin berkembang dengan diraihnya sertifikat akreditasi “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Republik Indonesia pada tahun 2015.

Program Ilmu Pemerintahan berupaya terus mengembangkan diri, baik aspek metode pembelajaran maupun aspek kurikulum disesuaikan dengan perkembangan ilmu pemerintahan dan kebutuhan masyarakat, sebagaimana ketentuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Tuntutan good governance pun di respon dengan mengembangkan bidang kajian keilmuan pemerintahan yang tidak hanya terfokus pada penyelenggaraan tata pemerintahan state saja, melainkan juga mengkaji dan mengembangkan fokus kajian di ranah civil society dan private sector yang secara sinergis serta mendorong tata kelola institusi governance tersebut untuk  mendukung terciptanya transparansi, demokratisasi, dan akuntabilitas tata pemerintahan.

Fokus program studi Ilmu Pemerintahan terdiri atas konsentrasi/minat kajian bidang local governance (tata pemerintahan daerah) dan local politics (politik lokal), khususnya pada lingkup pemerintahan daerah (local government). Untuk pemenuhan kajian tersebut, program studi membekali mahasiswa dengan kompetensi utama, unggulan, dan lainnya/spesifik. Untuk itu sasaran utama kajian Ilmu Pemerintahan mengarah pada bidang berkaitan dengan pemerintah dan/atau pemerintahan, masyarakat sipil (civil society), maupun sektor privat (private sector).